Komisi I DPR RI memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan paham radikalisme di Indonesia yang semakin marak dan menghawatirkan pasca-reformasi.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai pemerintah pun terkesan tak serius menangani paham yang berpotensial menjadi terorisme itu.
"Lihatlah program deradikalisme yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini, nyaris tak terdengar lagi, cuma hangat-hangat tahi ayam," kata Hasanuddin dalam siaran persnya, Kamis (17/5/2012).
Menurut Hasanuddin, padahal ada dua hubungan mendasar dalam teori Tranformasi dari Radikalisme Menuju Teroris.
Pertama, terbentuknya "kondisi juang" sebuah perlawanan. Pada kondisi ini, mereka berjuang lewat opini hingga politik agar pemerintah, khususnya aparat keamanan, semakin toleran terhadap radikalisme.
Semakin toleran aparat pemerintah terhadap radikalisme, maka semakin luas kondisi juang yang dibentuk, dan tidak mustahil akan terbentuk daerah radikal. "Sekarang pentahapan ini sudah berhasil dibeberapa daerah di Indonesia," ungkapnya.
Kedua, yakni orang-orang berpaham radikalisme itu sangat potensial untuk direkrut menjadi teroris. "Menurut data, tingkat kerelaan menjadi martir dari kelompok radikal yang kemudian menjadi teroris, menduduki angka paling tinggi," ujarnya.
Karena itu, lanjut Hasanuddin, jangan berharap teroris di Indonesia akan habis. selama radikalisme tak ditangani dengan serius.
"Apalagi pemerintah sekarang cenderung bersikap toleran, bahkan kooperatif terhadap sikap-sikap radikalisme. Kalau ini terus dibiarkan, tidak mustahil dalam dekade 10 hingga 15 tahun ke depan, Pancasila, plurarisme, dan bahkan NKRI hanya tinggal cerita," tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar